Bicara soal kelompok Pro Papua Merdeka United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan lebih penting mengurus kesejahteraan rakyat Papua daripada menghabiskan energi memikirkan kelompok tersebut. ULMWP tidak ada urusannya dengan pemerintah daerah Papua. Sebab kelompok itu merupakan gerakan diplomasi di dunia internasional.
"Itu
(ULMWP) bukan urusan kita (Pemda). Itu soal urusannya diplomasi
internasional dan ini kan perkaranya ke luar negeri. Jadi kita tidak
punya kapasitas, kewenangan untuk mengurus itu," kata Lukas saat ditemui
di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Pemerintah daerah Papua saat ini fokus bagaimana untuk mensejahterahkan rakyat Papua.
"Kami
punya kapasitas mengurus bagaimana menyejahterakan rakyat Papua. Karena
ULMWP kan urusannya sudah kewenangan diplomasi internasional," katanya.
Terkait dengan adanya warga Papua yang ikut dalam kelompok ULMWP, Lukas juga mengatakan tidak ada urusannya dengan Pemda Papua.
Jadi NKRI harga mati?
"Bukan
harga mati, tapi kita sudah katakan Papua itu sudah menjadi bagian dari
negara ini (Indonesia). Jadi kita berharap, rakyatnya harus kita
(perhatikan) bagaimana menjadikan mereka sebagai warga negara Indonesia.
Kita mau itu, harus diperlakukan adil bagi mereka (rakyat Papua).
Seperti kemarin, dengan (BBM) satu harga maka orang Papua merasa kami
warga Indonesia," jawab Lukas.
"Sudah pastilah (rakyat Papua tidak ingin merdeka). Kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Tidak ada yang minta Papua merdeka," katanya.